Pekanbaru,(AlamRimba.com) – Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Sumatera secara resmi menetapkan pria berinisial DM (56) sebagai tersangka kasus pembalakan liar di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau. Tersangka yang diringkus pada 21 Januari 2026 ini diduga kuat melakukan aktivitas penebangan pohon secara ilegal di Resort Air Sawan, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui.
Sejak 23 Januari 2026, DM telah ditahan di Rutan Polda Riau. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti krusial, di antaranya:
●1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport (beserta STNK dan kunci).
●1 unit mesin gergaji mesin (chainsaw).
●28 batang kayu gergajian berbentuk broti.
●5 unit jerigen merah dan buku catatan operasional.
Kronologi Penangkapan
Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum Sumatera, Khairul Amri, S.H., menjelaskan bahwa pengungkapan ini bermula dari patroli rutin Tim Balai TNTN bersama Satgas PKH.
”Tim di lapangan menemukan jejak ban kendaraan roda empat yang mencurigakan masuk ke dalam kawasan hutan. Setelah ditelusuri, terdengar suara mesin chainsaw. Pada pukul 14.00 WIB, tim berhasil mengamankan tersangka DM yang sedang mengolah kayu menjadi broti di tengah hutan,” ujar Khairul.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Sumatera, Hari Novianto, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan pesan tegas bagi para perusak hutan. Terlebih, lokasi pembalakan merupakan habitat alami Gajah Sumatera yang dilindungi.
”Tersangka diduga kuat melakukan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa dokumen resmi di zona inti konservasi. Penindakan ini adalah bentuk komitmen nyata kami dalam mengamankan kawasan TNTN dari ancaman pembalakan liar pasca-penguasaan kembali kawasan tersebut,” tegas Hari.
Atas perbuatannya, DM dijerat dengan pasal berlapis, yakni UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2024.
Tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun serta denda kategori VI dengan nilai mencapai Rp 2 miliar.
