Satgas PKH Temukan Indikasi Pelanggaran, 9 Perusahaan HTI di Sekitar TNTN Tanam Sawit

- Penulis

Minggu, 21 September 2025 - 00:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PEKANBARU,(AlamRimba.com) – Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Pusat mengungkap temuan mengejutkan terkait praktik ilegal di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau. Sembilan perusahaan pemegang izin Hak Guna Usaha Pemanfaatan Hutan (HGU-PH) atau sebelumnya dikenal sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) terindikasi menanam kelapa sawit di lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi hutan tanaman keras.

​Dalam rapat koordinasi percepatan Pemulihan TNTN di Pekanbaru pada Jumat lalu (19/9), Wakil Ketua Satgas PKH Pusat, Dwi Agus, menjelaskan bahwa temuan ini masih dalam tahap pra-verifikasi. “Kami menganalisis data dari kementerian terkait, dengan membandingkan peta izin usaha dan citra satelit,” ujar Dwi Agus.

Baca Juga:  Lsm Lingkungan Hidup Resmi Laporkan Saksi yang Diduga Memberikan Keterangan Palsu di Pengadilan ke Polda Riau

​Berdasarkan hasil analisis, dari total izin usaha seluas 174.537 hektare yang dikuasai oleh sembilan perusahaan tersebut, terindikasi ada 32.903 hektare lahan yang ditanami kelapa sawit. Padahal, izin yang diberikan hanya berlaku untuk penanaman hutan tanaman keras.

​”Ini jelas penyalahgunaan izin. Kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadikan temuan ini sebagai perhatian serius. Bagaimana bisa ada kebun sawit di area yang diperuntukkan untuk HTI?” tegas Dwi Agus.

​Dwi menambahkan, permasalahan semakin rumit karena ditemukan adanya Hak Guna Usaha (HGU) di atas lahan yang sama. Setelah dilakukan “overlay” dengan data dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ditemukan 6.689 hektare lahan dari sembilan perusahaan tersebut memiliki sertifikat HGU.

Baca Juga:  Anak Gajah Kesayangan Kapolda Riau, Tari, Tewas di TNTN

​”Ini menjadi prioritas utama tim pusat untuk ditindaklanjuti. Bagaimana bisa sertifikat HGU diterbitkan di atas lahan PBPH? Ini adalah permasalahan yang harus segera kita selesaikan,” ungkapnya.

​Sembilan perusahaan yang disebutkan dalam paparan tersebut adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Arara Abadi, PT Nusa Prima Manunggal, PT Nusa Wana Raya, PT Nusantara Sentosa Raya, PT Rimba Lazuardi, PT Rimba Peranap Indah, PT Wananugraha Bimalestari, dan CV Putri Lindung Bulan.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel alamrimba.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Update Kasus Dugaan Provokator Sidang Lapangan: AJPLH Tagih Perkembangan Penyelidikan di Polres Pelalawan 
BPKH Tegaskan Lahan Jimmy Fuyanto Masuk Kawasan Hutan, AJPLH Desak Polres Pelalawan Tetapkan Tersangka
IPMKTM Nilai Green Policing Gagal Cegah Karhutla di Riau
Berawal dari Laporan Warga, Satreskrim Bengkalis Bongkar Jalur Pengangkutan Kayu Ilegal di Siak Kecil
Pemberantasan Illegal Logging: BBKSDA Riau Seret Penjarah Kayu Suaka Margasatwa Kerumutan ke Jalur Hukum
Harimau Muncul di Dermaga PT SPA Serapung Pelalawan, Seorang Pencari Kayu Jadi Korban
Kejati Riau Terima SPDP Kasus Pembunuhan Gajah di Pelalawan, Tiga Jaksa Ditunjuk Kawal Perkara
Menhut Raja Juli Antoni Targetkan Reforestasi 2.557 Hektare di TNTN Tuntas Tahun Ini
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 7 April 2026 - 04:46 WIB

Update Kasus Dugaan Provokator Sidang Lapangan: AJPLH Tagih Perkembangan Penyelidikan di Polres Pelalawan 

Kamis, 2 April 2026 - 01:10 WIB

BPKH Tegaskan Lahan Jimmy Fuyanto Masuk Kawasan Hutan, AJPLH Desak Polres Pelalawan Tetapkan Tersangka

Minggu, 29 Maret 2026 - 11:42 WIB

IPMKTM Nilai Green Policing Gagal Cegah Karhutla di Riau

Rabu, 11 Maret 2026 - 10:11 WIB

Berawal dari Laporan Warga, Satreskrim Bengkalis Bongkar Jalur Pengangkutan Kayu Ilegal di Siak Kecil

Sabtu, 7 Maret 2026 - 12:08 WIB

Pemberantasan Illegal Logging: BBKSDA Riau Seret Penjarah Kayu Suaka Margasatwa Kerumutan ke Jalur Hukum

Berita Terbaru

Berita

IPMKTM Nilai Green Policing Gagal Cegah Karhutla di Riau

Minggu, 29 Mar 2026 - 11:42 WIB