Pekanbaru (AlamRimba.com) – Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Riau. Senin (8/9).
Aksi ini menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana relokasi yang disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan Konflik Hutan (Satgas PKH) di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Massa yang diperkirakan berjumlah 250 orang, yang dipimpin oleh koordinator lapangan (korlap) Wandri Saputra Simbolon, tiba di lokasi sekitar pukul 07.40 WIB. Mereka membawa mobil komando, spanduk, dan poster berisi tuntutan.
Dalam orasinya, Wandri menegaskan bahwa masyarakat yang telah mendiami kawasan TNTN, Hutan Produksi (HP), dan Hutan Tanaman Industri (HTI) menolak untuk direlokasi.
“Kami datang ke sini dengan biaya pribadi untuk memperjuangkan hak-hak kami. Kami bukan pendatang, kami telah lama tinggal di sana,” tegasnya.
Aksi ini membawa sembilan poin tuntutan, di antaranya menolak relokasi, meminta pemerintah daerah bersikap bijak, serta mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang Peraturan Presiden (Perpres) No. 05 Tahun 2025. Selain itu, AMPP juga meminta agar Satgas PKH segera ditarik dari kawasan terdampak dalam kurun waktu 10 hari.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan massa berjumlah 24 orang diterima untuk melakukan audiensi. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I H. Zulkifli Syukur, Ketua DPRD Riau Kaderismanto, Wakil Ketua I Parisman Ihwan, Waka Polda Riau Brigjen Pol Jossy Kusumo, serta Bupati dan Ketua DPRD Pelalawan.
Dalam audiensi, baik pemerintah provinsi maupun kepolisian memberikan tanggapan yang berfokus pada peran mereka sebagai fasilitator.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menjelaskan bahwa penanganan masalah TNTN adalah kewenangan pemerintah pusat.
“Kami di sini hanya bisa memfasilitasi ke DPR RI. Kami sudah bersepakat untuk menyampaikan persoalan ini ke DPR RI, namun hasilnya tentu tidak bisa instan, harus bertahap,” jelasnya.
Senada dengan itu, Waka Polda Riau, Brigjen Pol Jossy Kusumo, menegaskan komitmennya.
“Jangan ragukan kami, kami terus bersama rakyat. Kami akan mengawal sampai ke DPR RI,” ujarnya.
Bupati Pelalawan, H. Zukri, yang hadir langsung dalam audiensi, menyatakan keberpihakannya pada masyarakat.
“Saya tidak mau masyarakat saya susah. Sampaikan kepada masyarakat tidak usah gelisah karena sampai saat ini keadaannya masih membaik. Saya pasti akan memperjuangkan kepentingan masyarakat saya,” kata H.Zukri.
Audiensi ini diakhiri dengan penyerahan bunga merah putih dan surat tuntutan dari korlap aksi kepada para pejabat. Massa pun membubarkan diri dengan tertib setelah doa bersama, mengakhiri unjuk rasa yang berlangsung damai dan kondusif. (Muliya)
