PELALAWAN,(AlamRimba.com) – Sidang ketiga perkara gugatan perdata Nomor 69/Pdt.Sus-LH/2025/PN PLW di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan kembali digelar tanpa kehadiran tergugat Yimmy Fujianto pada kamis (30/10/2025).
Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakkooperatifan yang berdampak langsung terhadap kelancaran pemeriksaan materiil perkara yang dapat merugikan Tergugat sendiri.
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH), Soni,SH,MH, M.Ling,C.Md.,C.LA mengatakan bahwa tergugat selama proses perkara berlangsung terus mangkir pada persidangan dan menunjukkan tidak menggunakan haknya pada proses peradilan.
“Selama proses persidangan, tergugat atas nama Yimmy Fujianto terbukti tidak kooperatif. Hakim tentu akan mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan berpihak kepada lingkungan putusan verstek.
Sehingga objek sengketa yang stausnya kawasan hutan akan diserahkan ke negara dan dikembalikan kepada fungsi awalnya,” tegas Ketua Umum AJPLH di PN Pelalawan.
Soni, menilai ketidakhadiran tergugat sebagai bentuk pengabaian terhadap panggilan resmi pengadilan. Ia menegaskan bahwa langkah hukum tegas harus di ambil oleh majelis hakim.
Secara hukum acara, ketidakhadiran tergugat setelah pemanggilan yang sah memberi kewenangan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan verstek, yakni keputusan tanpa kehadiran tergugat. Dalam konteks perkara ini, hal itu memperkuat posisi AJPLH sebagai penggugat, terutama dalam tuntutan untuk mengembalikan objek gugatan ke fungsi awalnya.
Prinsip ini juga menegaskan bahwa pihak yang tidak menghormati proses hukum dapat kehilangan haknya untuk membela diri di pengadilan, sesuai asas keadilan dan ketertiban hukum.
AJPLH menegaskan bahwa gugatan ini merupakan bentuk tanggung jawab publik untuk menyelamatkan kawasan hutan yang diduga dikuasai secara tidak sah. Dengan dasar hukum yang kuat dan bukti lengkap, AJPLH optimistis majelis hakim akan mengabulkan gugatan sepenuhnya serta memerintahkan pengembalian objek ke negara.
Ketidakhadiran tergugat dinilai justru memperjelas posisi hukum penggugat dan mempercepat proses menuju putusan eksekutorial.
“Karena dengan ketidakhadiran tergugat malah akan menguntungkan kami sebagai tergugat,”tutup Soni.(Team Redaksi)
